Feature

Jumat, 22 Mei 2020 - 13:19 WIB

2 minggu yang lalu

logo

Bupati Manggarai Deno Kamelus dan Bupati Manggarai Barat Agustinus Dula. (Foto: Ilustrasi FEC Media)

Bupati Manggarai Deno Kamelus dan Bupati Manggarai Barat Agustinus Dula. (Foto: Ilustrasi FEC Media)

Pesan Pendek untuk Bupati Kamelus dan Bupati Gusti Dula (2)

Sejak awal virus corona mendarat di Vietnam, pimpinan negara itu langsung mendeklarasikan “perang” bersama seluruh warga untuk menuntaskan virus itu. Deklarasi tersebut merupakan imperatif verbal, bahwasanya virus corona merupakan ancaman sangat serius terhadap warga Vietnam. Karena itu, tidak berlebihan, Walikota Ho Chi Minh, Nguyen Thanh Phong berpikir ulang-ulang sebelum menyikapinya. Sebab mengandalkan fasilitas intensive care bed tidaklah cukup. Fasilitas yang tersedia hanya cukup bagi 900 pasien, sementara populasi penduduknya jauh lebih banyak. Dengan perbandingan yang tidak seimbang itu praktis sangat rentan. Virus corona bakal leluasa berkeliaran menyebar ke mana-mana.

Maka pengendalian dan pencegahan tidak semata mengandalkan fasilitas kesehatan yang ada itu. Perlu strategi lain. Solusinya adalah perketat pengawasan terhadap warga yang baru pulang dari negara-negara yang terdampak virus corona. Meski dengan langkah itu, geliat bisnis dan aktivitas ekonomi masyarakat menjadi terhambat. Tetapi warga Vietnam sadar opsi tersebut amat penting, mendesak agar korban tidak berjatuhan. Penularan virus corona bisa terkendali dengan baik.

Poin penting sekilas info pengalaman di Vietnam yang saya gambarkan di atas menjadi jelas bagi kita, bahwa pengawasan pelaku perjalanan sangat penting. Lalu wilayah kita, khususnya Manggarai Raya dan daratan Flores pada umumnya? Tentunya, kita tidak bisa samakan dengan Vietnam. Tetapi, pemerintah bersama tim di daerah kita ini, sudah lakukan yang terbaik. Sudah menjawabi cara-cara pengendalian yang tepat dan nyata terhadap ancaman virus itu.

Pemerintah Daerah Mabar, misalnya, sedari awal sudah ambil langkah. Yakni menghentikan semua jalur transportasi menuju Labuan Bajo. Sebab Labuan Bajo merupakan pintu masuk ke daratan Flores. Namun apesnya, surat Wakil Bupati Mabar, drh. Maria Geong, hanya bertahan beberapa jam saja. Setelah surat itu diterbitkan, muncul soal terkait kewenangan. Urusan menutup sementara Bandara Komodo adalah kewenangan pusat. Pemerintah Mabar pun tidak bisa berkutik banyak, selain taat.

Tetapi kalau merujuk pada kepentingan, menjadi tidak elegan karena yang dipersoalkan itu bukan teks mengatakan apa, tetapi lebih fokus pada siapa mengatakan teks. Padahal Wakil Bupati Mabar keluarkan surat menghentikan sementara jalur lalu lintas di Mabar itu, sebagai tindak lanjut atas surat yang dikeluarkan hirarki pemerintah yang lebih tinggi.

Seandainya surat Wakil Bupati Mabar, drh. Maria Geong dapat diimplementasikan secara baik, bukan tidak mungkin pengendalian wabah virus mematikan itu dapat berlangsung lebih agresif. Tetapi itulah republik ini. Kekuasaan dan wewenang yang diberikan pemerintah pusat selalu bersifaf distributif, tetapi serentak juga atributif.

Padahal sikap Wakil Bupati Manggarai Barat, drh. Maria Geong sudah tepat, karena virus corana tidak datang dengan sendirinya. Virus itu butuh media. Salah satu media perantara virus itu adalah mobilitas dan lalu lintas manusia dari daerah yang sudah terpapar corona. Labuan Bajo dengan predikat pariwisata premium berpotensi besar terpapar virus corona itu, jika pengendaliannya tidak cepat, tepat dan agresif.

Lalu apakah semua upaya yang telah dilakukan negara Vietnam, juga sudah diterapkan pemerintah daerah di daratan Flores khusunya dan NTT pada umumnya? Dari sisi kiat dan manajemen pengendalian, pemerintah sudah memikirkan cara terbaik dan efektif. Yang menjadi soal justru karena kehidupan sosial masyarakat yang kurang tertib. Budaya disiplin belum menjadi bagian dari kehidupan bermasyarakat. Kita masih bergulat dengan kebiasaan lama. Padahal instruksi pemerintah sederhana saja, jika tidak ada keperluan mendesak, di rumah saja dulu. Kalau terdesak keluar rumah pakai masker, jaga jarak dan selalu cuci tangan pakai sabun.

Pemerintah daerah Manggarai menyadari pentingnya pengawasan pelaku perjalanan di wilayah perbatasan. Maka didirikan pos jaga perbatasan, namun posko tersebut melahirkan persoalan. Warga protes karena posko itu berada di wilayah Manggarai Barat. Sebelumnya juga, Bupati Manggarai menyurati Bupati Manggarai Barat tentang pasien rujukan. Surat dan portal jaga telah melahirkan tanggapan dari Pemerintah Daerah Manggarai Barat, yang menghendaki adanya toleransi bagi pasien umum asal wilayah itu. Alasannya, secara geowilayah pasien rujukan asal Manggarai Barat lebih dekat dengan Rumah Sakit St. Rafael Cancar dan RSUD Ben Mboi Ruteng.

Bupati Manggarai Barat menanggapi surat Bupati Manggarai. Sepertinya surat berbalas surat tidak cukup kuat mewakili pesan yang dikehendaki Bupati Manggarai Barat. Mungkin alasan itulah, mengapa kemudian, Bupati Manggarai Barat mengirim Wakil Bupati, drh. Maria Geong bertemu Bupati Manggarai di Ruteng. Tepatnya, Senin (18/5/2020) sore, perjumpaan itu berlangsung di rumah jabatan Bupati Manggarai.

Ada empat poin penting yang dibicarakan. Pertama, tentang rujukan bagi pasien non covid-19 asal Kabupaten Manggarai Barat ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ben Mboi Ruteng dan Rumah Sakit St. Rafael Cancar. Pihak Mabar menawarkan agar pasien umum asal Manggarai Barat, dapat dilayani di dua rumah sakit itu, bilamana pasien dimaksud harus dirujuk.

Kedua, tentang pelaku perjalanan dari Kabupaten Manggarai Barat ke Kabupaten Manggarai yang mengharuskan syarat surat rekomendasi hasil rapid test. Ketiga, tentang RSUD Komodo yang ditunjuk Menteri Kesehatan (Menkes) RI sebagai rumah sakit rujukan pasien covid-19. Keempat, tentang portal yang didirikan Kabupaten Manggarai di wilayah administratif Kabupaten Manggarai Barat, yang belakangan ini meresahkan warga di Pa’ang Lembor.

Saya tidak masuk dalam wilayah empat butir poin penting materi pembicaraan dua pucuk pimpinan tertinggi Manggarai dan Manggarai Barat itu. Saya hanya sedikit mengintip sisi lainnya, terutama pesan dibalik niat baik bertemu dan duduk bersama itu. Sebab, hemat saya, ada intuitif budaya yang kuat di sana ketika dua orang pemimpin tertinggi di daerah ini duduk bersama dalam nuansa kekeluargaan.

Sejujurnya, ketika kunjungan Wakil Bupati Mabar, drh. Maria Geong bertemu Bupati Manggarai, Dr. Deno Kamelus, SH., MH disiarwartakan media massa, akal saya justru ngelantur ke peristiwa masa lalu. Khususnya hajatan bermartabat tahun 2011/2012 lalu. Peristiwa di mana diresmikan gedung baru Kantor Bupati Manggarai. Kantor yang menghabiskan biaya miliaran rupiah itu diresmikan secara meriah. Beralasan meriah karena momentum di hari itu, tidak hanya berkaitan dengan seremoni peresmian gedungnya, tetapi lebih dari itu bersamaan ritual peresmian gedung digelar prosesi cahir gendang Manggarai.

Prosesi cahir gendang di mana secara adat, Manggarai dibagi menjadi tiga wilayah. Kabupaten Manggarai sebagai induk semangnya. Sedangkan Manggarai Barat dan Manggarai Timur sebagai ‘adiknya’ – ini perspektif paling sederhana. Bupati Manggarai, Drs. Christian Rotok dan Wakil Bupati, Dr. Deno Kamelus, SH., MH, di waktu itu menghantar batu compang. Secara simbolis batu compang itu diletakan di halaman kantor bupati masing-masing.

Mengapa cahir gendang menempati makna terdalam dari peristiwa itu? Sebab secara wilayah administrasi Manggarai boleh dipisahkan. Tetapi dalam entitas budaya ke-Manggarai-an kita tetap satu, utuh tak terpisahkan, “Selat Sape Sal’en, Wae Mokel Aw’on”. Nai ca anggit tuka ca leleng. Dalam perspektif inilah Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten Manggarai Timur adalah “saudara sekandung”, “serumah” dalam hunian yang sama bernama Manggarai Raya itu.

Memang, tempat kita berteduh dan berada itu berbeda. Tetapi dalam spiritualitas ke-Manggarai-an, kita masih satu rumah, hanya saja ‘kamar’ kita berbeda disebabkan aturan administrasi kewilayahan itu. Karena itu, utusan pemerintah Manggarai Barat bertemu pimpinan tertinggi Manggarai sebenarnya mengafirmasi pesan penting cahir gendang dan filosofi budaya Manggarai itu.

Dan dalam semangat itulah, Bupati Manggarai, Deno Kamelus mau merevisi suratnya adalah aksentuasi lebih luas. Kembali pada marwah cahir gendang itu. Demikian tentang pos jaga itu. Sama-sama bangun di tempat yang sama. Karena sadar betul penghuni kamar Manggarai Barat dan Manggarai adalah sesama saudara yang menghuni rumah dengan atap yang sama. Jika sudah satu rumah, maka tidak perlu ada dusta di antara kita. Sebab sesama saudara yang kita urus adalah anggota keluarga yang sama dan menghuni rumah yang sama pula bernama Manggarai itu.

Aturan memang penting. Jaga kamar adalah martabat. Tetapi kita tetaplah bersaudara. Sebagai saudara kita perlu pikirkan kedamaian dan keselamatan bersama pula. Pasien asal Mabar yang rujuk ke Ruteng adalah sesama saudara kita. Pun sebaliknya pasien dari Ruteng yang rujuk ke RSUD Komodo adalah juga saudara-saudari kita. Karena itu bersaudara dan bersaudari maka perlu ada “bela rasa” dan “pela gandong” yang mesra pula. Kira-kira begitu Kraeng Tua berdua. Salam dan hormatku.

*(habis/Kanis Lina Bana)

Artikel ini telah dibaca 193 kali

Baca Lainnya
x